BANDUNG — Jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Jawa Barat di bawah pimpinan Kepala Kantor Wilayah, Asep Sutandar, secara proaktif menyukseskan pelaksanaan Festival Layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) Berdampak Tahun 2026 yang digelar selama tiga hari. Pelaksanaan hari pertama festival berlokasi di Atrium Trans Studio Mall Bandung pada 29 Agustus 2026 dan langsung disambut dengan antusiasme tinggi dari pengunjung.
Kegiatan ini turut didukung penuh oleh Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Hemawati BR Pandia, serta Kepala Divisi P3H, Ferry Gunawan C. Keterlibatan pimpinan Kemenkum Jabar ini menegaskan komitmen nyata institusi dalam menghadirkan pelayanan publik yang inklusif, modern, dan berorientasi pada masyarakat. Kakanwil secara tegas menginstruksikan seluruh jajarannya untuk menjadikan festival ini sebagai wadah strategis guna memberikan edukasi serta kemudahan akses layanan administrasi hukum secara langsung kepada warga.
Pada sesi pembuka hari pertama, festival diisi dengan rangkaian talkshow edukatif yang mengupas tuntas materi krusial mengenai Edukasi Layanan Otoritas Pusat dan Hukum Internasional (OPHI) serta Perdata. Pemaparan ini menjadi sorotan utama warga karena berfokus pada informasi praktis terkait kemudahan layanan penerbitan sertifikat Apostille dan prosedur legalisasi dokumen publik.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menyampaikan paparan mengenai arah transformasi digital Kementerian Hukum serta manfaat nyata dari layanan publik yang diselenggarakan.
Sosialisasi Super Apps “Pasti” dan Layanan Jemput Bola
Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menjelaskan bahwa Kementerian Hukum terus mendorong transformasi digital agar masyarakat di seluruh Indonesia tidak perlu repot datang langsung ke kantor kementerian. Salah satunya melalui sosialisasi super apps bernama Pasti.
Selain mendorong akses digital, festival ini juga menjadi sarana layanan publik berbentuk “jemput bola” bagi masyarakat Jawa Barat, khususnya Kota Bandung. Warga dapat mengakses langsung berbagai layanan hukum, mulai dari perdata, kenotariatan, perseroan, yayasan, badan usaha, hingga penerbitan sertifikat Apostille dan legalisasi dokumen.
Acara ini juga diperkuat melalui kolaborasi lintas kementerian dengan hadirnya booth dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang memberikan pelayanan paspor bagi pengunjung yang membutuhkan.
Dorong Kewirausahaan Lewat Perseroan Perorangan
Supratman Andi Agtas menekankan bahwa target utama dari festival ini adalah mengajak masyarakat luas untuk memanfaatkan kemudahan pendirian badan usaha, khususnya Perseroan Perorangan. Layanan ini dinilai sangat menguntungkan bagi para pelaku dunia usaha, Gen Z, maupun warga Kota Bandung yang ingin memulai bisnis karena:
Biaya Pendirian Sangat Murah: Pendaftaran Perseroan Perorangan hanya dikenakan biaya sebesar Rp50.000.
Tarif Pajak Rendah: Tarif pengerjaan pajaknya sangat ringan, yaitu sebesar 0,5% dari omset usaha hingga Rp4,8 miliar per tahun.
Tingginya minat warga terhadap pendirian Perseroan Perorangan selama festival berlangsung menjadi sinyal positif bagi pertumbuhan iklim kewirausahaan di Kota Bandung. Melalui kemudahan akses hukum dan digitalisasi layanan ini, Kementerian Hukum berharap masyarakat semakin terbantu dalam memenuhi kebutuhan administrasi hukum secara cepat, murah, dan transparan.



















