Warkah Tanah Ahim 12.700 M² Dipertanyakan, Aceng Soroti Perubahan Letter C dan Sikap Kades Ciptaharja

Redaksi Jabar

- Redaksi

Kamis, 10 September 2026 - 21:24 WIB

5053 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Swijabar.com-BANDUNG BARAT — Persoalan tanah seluas sekitar 12.700 meter persegi di Kampung Sukarame, RT 02/RW 02, Desa Ciptaharja, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat, kembali menjadi sorotan.

Kali ini, pihak ahli waris almarhum Ahim mempertanyakan proses administrasi warkah tanah yang hingga kini disebut belum mendapatkan tanda tangan Kepala Desa Ciptaharja.

Kuasa hukum sekaligus perwakilan ahli waris, Aceng Juandi, menilai persoalan tersebut perlu dijelaskan secara terbuka, terutama terkait alasan belum ditandatanganinya warkah serta informasi mengenai adanya perubahan data Letter C yang disebut menjadi salah satu alasan dalam proses administrasi tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Menurut Aceng, pihak keluarga tidak meminta pemerintah desa menetapkan kepemilikan tanah secara sepihak. Mereka hanya meminta agar dokumen dan riwayat administrasi tanah dapat ditelusuri secara transparan berdasarkan bukti yang tersedia.

Yurisprudensi MA Jadi Sorotan

Dalam menelusuri persoalan tersebut, pihak ahli waris juga menyoroti kedudukan Buku Letter C Desa sebagai salah satu dokumen administrasi yang berkaitan dengan riwayat tanah.

Pihak ahli waris merujuk pada sejumlah putusan Mahkamah Agung yang menurut mereka relevan sebagai bahan pertimbangan dalam proses penelusuran dan pembuktian.

Salah satunya Putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Sip/1973 tanggal 25 Juni 1973, yang kerap dirujuk dalam perkara pertanahan terkait kedudukan catatan Letter C. Intinya, catatan Letter C tidak berdiri sendiri sebagai bukti hak milik dan perlu didukung alat bukti lainnya.

Pihak ahli waris juga merujuk Putusan Mahkamah Agung Nomor 0234 K/PDT/1992, yang menurut mereka memperkuat pentingnya melihat Letter C sebagai catatan administratif dan bukan satu-satunya dasar untuk menentukan kepemilikan suatu bidang tanah.

Atas dasar itu, ahli waris mempertanyakan apabila memang terdapat perubahan data Letter C pada bidang tanah yang mereka klaim sebagai peninggalan almarhum Ahim.

Pertanyaan mereka sederhana: kapan perubahan dilakukan, berdasarkan dokumen apa, dan siapa yang melakukan pencatatan tersebut?

Akta Hibah 1967 Diminta Ikut Diverifikasi

Pihak ahli waris mengaku memiliki Akta Hibah Nomor 2 Tahun 1967 yang menurut mereka berkaitan dengan tanah tersebut.

Dokumen tersebut, kata Aceng, perlu diperiksa bersama dokumen lain seperti buku register, Letter C, warkah, serta arsip pertanahan yang berada pada instansi terkait.

“Kalau memang terjadi perubahan data Letter C, yang kami minta adalah dasar perubahannya. Kapan dilakukan, berdasarkan dokumen apa dan siapa yang melakukan pencatatan tersebut. Karena Letter C sendiri bukan bukti hak milik yang berdiri sendiri,” ujar Aceng Juandi.

Menurutnya, penelusuran riwayat tanah tidak seharusnya hanya berpatokan pada satu dokumen administrasi.

Seluruh dokumen yang berkaitan dengan bidang tanah tersebut, termasuk dokumen lama, perlu dibandingkan dan diverifikasi agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Pertanyaan Besar: Apa Dasar Perubahan Letter C?

Persoalan yang kini menjadi perhatian ahli waris bukan hanya mengenai tanda tangan pada warkah.

Mereka juga mempertanyakan dasar perubahan data Letter C yang disebut menjadi salah satu alasan belum ditandatanganinya warkah oleh Kepala Desa Ciptaharja.

Pihak ahli waris meminta Pemerintah Desa Ciptaharja memberikan penjelasan mengenai dasar administrasi perubahan tersebut.

Jika memang terdapat kekurangan dokumen, ahli waris meminta agar kekurangan itu disampaikan secara jelas. Begitu pula apabila terdapat perubahan pada data Letter C, mereka berharap dasar perubahan tersebut dapat diperlihatkan dan ditelusuri sesuai prosedur.

Kades dan BPD Diminta Hadir untuk Memfasilitasi

Aceng juga menyoroti posisi kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam persoalan tersebut.

Menurutnya, kepala desa memiliki fungsi pelayanan kepada masyarakat, sedangkan BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Karena itu, ketika masyarakat menghadapi persoalan administrasi, keduanya diharapkan dapat mengambil peran sebagai pihak yang memfasilitasi, menjembatani, dan membantu memberikan kejelasan sesuai kewenangannya.

“Kepala desa adalah pelayan masyarakat. Begitu juga BPD yang dipilih masyarakat dan telah mengucapkan sumpah jabatan. Seharusnya keduanya bisa memfasilitasi dan membantu warga mencari kejelasan, bukan justru membuat warga merasa berhadapan dengan pemerintah desanya sendiri,” ujar Aceng.

Pelayanan administrasi yang transparan, penjelasan mengenai dasar perubahan Letter C, serta fasilitasi agar dokumen lama dapat diverifikasi bersama instansi yang berwenang.

“Kalau ada kekurangan administrasi, kami siap melengkapinya. Kalau ada perbedaan data, mari sama-sama dibuka dan ditelusuri. Pemerintah desa seharusnya menjadi tempat masyarakat mendapatkan pelayanan dan kejelasan,” katanya.

Bukan Meminta Kades Menentukan Pemilik Tanah

Menurut Aceng, persoalan tersebut sebaiknya tidak diarahkan menjadi pertentangan antara ahli waris dengan pemerintah desa.

Pemerintah desa, menurutnya, tidak harus menentukan siapa yang paling berhak atas tanah tersebut karena persoalan hak atas tanah pada akhirnya harus ditentukan berdasarkan mekanisme dan kewenangan hukum yang berlaku.

Namun, pemerintah desa dinilai tetap memiliki peran penting dalam memberikan pelayanan administrasi, membuka informasi yang menjadi kewenangannya, serta memfasilitasi masyarakat ketika terdapat perbedaan atau persoalan dokumen.

Ahli Waris Minta Pemeriksaan Menyeluruh

Pihak ahli waris berharap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, BPD Ciptaharja, serta instansi pertanahan dapat ikut memastikan persoalan tersebut ditelusuri secara objektif.

Dokumen yang diminta untuk ditelusuri antara lain Akta Hibah Tahun 1967, buku register, Letter C, warkah, riwayat peralihan tanah, serta dokumen pertanahan lainnya yang berkaitan dengan bidang tanah sekitar 12.700 meter persegi tersebut.

Bagi ahli waris, keterbukaan dokumen menjadi penting agar persoalan tidak berkembang menjadi sengketa yang lebih luas.

Belum Ada Kesimpulan

Hingga berita ini diturunkan, pernyataan mengenai belum ditandatanganinya warkah dan dugaan adanya persoalan dalam administrasi Letter C merupakan keterangan serta keberatan dari pihak ahli waris.

Karena itu, swijabar.com,membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Kepala Desa Ciptaharja, Pemerintah Desa Ciptaharja, BPD Ciptaharja, maupun pihak lain yang berkaitan dengan persoalan tersebut.

Kini, publik menunggu penjelasan resmi: apa alasan warkah ahli waris Ahim belum ditandatangani, dan jika benar terdapat perubahan Letter C, apa dasar serta riwayat perubahan administrasi tersebut? Kamis 10/9/2026.

Swijabar.com — Akurat, Berimbang, Terpercaya.

Berita Terkait

Lambannya Respons Dinkes Kota Bandung Berujung Aduan ke Ombudsman, Keluarga Korban Tuntut Pengawasan Dibuka
“RS IMMANUEL BANTAH TOLAK PASIEN, TAPI PENANGANAN DI IGD TETAP DIPERTANYAKAN.”
PROYEK GEDUNG UPI Rp52,48 MILIAR DISOROT, PEKERJAAN BARU 75,34 PERSEN ANGGARAN TELAH CAIR 100 PERSEN
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
DPRD dan Aparat Penegak Hukum Dorong Generasi Muda KBB Raih Mimpi Tanpa Narkoba
KETUA SWI JABAR EDI SUPRAPTO: JANGAN PERNAH LUPAKAN SEJARAH, SEMANGAT PAHLAWAN HARUS HIDUP DALAM KARYA DAN PENGABDIAN
Periode Kedua Kepemimpinan Kang Raun: HUT Ke-67 Pemuda Pancasila PAC Cikalongwetan Sukses Gelar Perayaan Akbar Jilid 5

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:03 WIB

Lambannya Respons Dinkes Kota Bandung Berujung Aduan ke Ombudsman, Keluarga Korban Tuntut Pengawasan Dibuka

Rabu, 18 November 2026 - 09:46 WIB

“RS IMMANUEL BANTAH TOLAK PASIEN, TAPI PENANGANAN DI IGD TETAP DIPERTANYAKAN.”

Minggu, 15 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 16:08 WIB

APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah

Sabtu, 14 November 2026 - 17:55 WIB

DPRD dan Aparat Penegak Hukum Dorong Generasi Muda KBB Raih Mimpi Tanpa Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 04:50 WIB

KETUA SWI JABAR EDI SUPRAPTO: JANGAN PERNAH LUPAKAN SEJARAH, SEMANGAT PAHLAWAN HARUS HIDUP DALAM KARYA DAN PENGABDIAN

Senin, 2 November 2026 - 03:18 WIB

Periode Kedua Kepemimpinan Kang Raun: HUT Ke-67 Pemuda Pancasila PAC Cikalongwetan Sukses Gelar Perayaan Akbar Jilid 5

Minggu, 1 November 2026 - 05:46 WIB

DPP XTC Indonesia Perkuat Pembinaan dan Tertib Data Base 2000 Anggota DPC Indramayu

Berita Terbaru