
BANDUNG BARAT – Program Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan di SDN Cangkorah, Kabupaten Bandung Barat, dengan nilai bantuan sebesar Rp925.000.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian penggunaan material baja ringan pada pekerjaan rehabilitasi bangunan sekolah.
Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, ditemukan material baja ringan dengan merek K-Steel yang telah tersimpan dan diduga digunakan dalam pekerjaan revitalisasi. Temuan tersebut memunculkan pertanyaan publik karena berdasarkan informasi yang diperoleh, spesifikasi teknis pekerjaan disebut-sebut mensyaratkan penggunaan baja ringan dengan ketebalan 0,75 mm – 0,75 mm merek Truss atau setara sesuai dokumen perencanaan.
Apabila benar terdapat perbedaan spesifikasi antara dokumen perencanaan dengan material yang digunakan di lapangan, maka hal tersebut perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun penanggung jawab program untuk memastikan tidak terjadi penurunan kualitas konstruksi maupun potensi penyimpangan penggunaan anggaran negara.
Selain persoalan material, muncul pula pertanyaan mengenai mekanisme pelaksanaan kegiatan tersebut. Pasalnya, Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun 2026 pada prinsipnya dilaksanakan melalui pola swakelola oleh sekolah dengan melibatkan panitia pembangunan sekolah dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan revitalisasi tidak diperkenankan sepenuhnya dikontrakkan kepada pemborong atau pihak ketiga. �
Ditsd Kemendikdasmen +1
Karena itu, publik berhak mengetahui:
Apakah pekerjaan revitalisasi SDN Cangkorah benar-benar dilaksanakan oleh Panitia Pembangunan Sekolah (P2SP) sebagaimana tercantum pada papan proyek.
Apakah terdapat keterlibatan pihak ketiga dalam pengadaan material maupun pelaksanaan pekerjaan fisik.
Apakah merek dan spesifikasi baja ringan yang digunakan telah sesuai dengan RAB, gambar kerja, dan spesifikasi teknis yang disetujui.
Siapa pihak yang melakukan pengawasan mutu material sebelum dipasang.
Apakah telah dilakukan uji kesesuaian spesifikasi terhadap material yang masuk ke lokasi pekerjaan.
Dalam prinsip pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan, pemerintah menegaskan bahwa kegiatan harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, partisipatif, dan swakelola, serta masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan pemerintah. �
Ditsd Kemendikdasmen +1
Apabila ditemukan penggunaan material yang tidak sesuai spesifikasi kontraktual atau dokumen perencanaan, maka hal tersebut dapat berimplikasi pada pertanggungjawaban administrasi maupun keuangan sesuai ketentuan pengelolaan bantuan pemerintah dan pengadaan barang/jasa pemerintah. �
Scribd +1
Hingga berita ini diterbitkan, pihak sekolah, P2SP maupun Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat diharapkan dapat memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan ketidaksesuaian material baja ringan tersebut, sekaligus menjelaskan apakah pekerjaan revitalisasi dilaksanakan murni secara swakelola atau terdapat keterlibatan pihak ketiga dalam pelaksanaannya.
“Transparansi menjadi kunci agar program revitalisasi sekolah yang dibiayai uang negara benar-benar menghasilkan bangunan berkualitas dan sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan.”
Dasar Regulasi yang Relevan
Peraturan Dirjen PAUD Dikdasmen Nomor 1 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Pemerintah Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026. �
Scribd +1
Inpres Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Kualitas Sekolah Melalui Percepatan Revitalisasi Sekolah. �
Pusat Informasi ULT
Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya. �
Scribd
Prinsip pelaksanaan revitalisasi secara swakelola dan tidak dikontrakkan kepada pemborong. �
Ditsd Kemendikdasmen



















