Resmi Dibentuk melalui Rapat Paripurna, DPRD KBB Siapkan Pansus XI dan XII untuk Bahas Perda Kebudayaan dan Penataan PKL

Redaksi Jabar

- Redaksi

Senin, 14 September 2026 - 18:12 WIB

5023 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NGAMPRAH, 14 September 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) XI dan Pansus XII melalui Rapat Paripurna yang digelar hari ini di Gedung DPRD KBB. Langkah strategis ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pembentukan kedua pansus yang bertugas menyusun regulasi krusial bagi kemajuan daerah.

Ketua DPRD KBB menyampaikan rasa syukur atas ditetapkannya keanggotaan kedua pansus tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus XI dan XII didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus menata ketertiban wilayah di Bandung Barat.

Pansus XI: Mengangkat Kebudayaan Lokal Menjadi Ikon Daerah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pansus XI dibentuk secara khusus untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) mengenai kebudayaan. Langkah ini diambil mengingat Kabupaten Bandung Barat dianugerahi kekayaan adat, seni, dan nilai budaya yang luar biasa.

“Bandung Barat ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki kebudayaan yang luar biasa. Alhamdulillah dengan dibentuknya Pansus ini, paling tidak nanti akan dibuatkan perdanya. Bagaimana mengangkat kebudayaan lokal daerah Bandung Barat yang insya Allah menjadi ikon Bandung Barat,” ujar Ketua DPRD KBB.

Melalui Perda Kebudayaan ini, DPRD KBB berkomitmen memberikan perlindungan hukum, pembinaan, sekaligus ruang bagi kebudayaan lokal agar mampu bersaing dan menjadi daya tarik utama pariwisata daerah.

Pansus XII: Menata Pedagang Kaki Lima (PKL) Agar Tertib dan Aman

Sementara itu, Pansus XII akan berfokus pada penyusunan regulasi terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar aktivitasnya tidak memicu kesemrawutan kota maupun mengancam keselamatan lalu lintas.

“Yang kedua, penataan tentang pedagang kaki lima. Jangan sampai justru semerawut. Nah dengan adanya dibentuknya Pansus ini, harapannya pedagang kaki lima itu bisa berdagang dengan nyaman dan juga terasa enak. Tidak membahayakan. Itu yang paling penting dari dua Pansus yang dibentuk pada hari ini insya Allah,” tambah Ketua DPRD KBB.

DPRD KBB berharap regulasi baru ini nantinya dapat menciptakan solusi saling menguntungkan (win-win solution), di mana para pedagang dapat mencari nafkah dengan tenang, sementara estetika, kenyamanan, dan keselamatan publik di ruang terbuka tetap terjaga dengan baik.

Dengan diterbitkannya SK pembentukan ini, Pansus XI dan XII akan segera melakukan serangkaian pembahasan, peninjauan lapangan, serta menjaring aspirasi masyarakat dan pihak terkait demi menghasilkan Perda yang aplikatif dan berpihak pada kepentingan warga Kabupaten Bandung Barat.

Red imam

Berita Terkait

DPRD dan Bupati KBB Sepakati APBD Perubahan 2026, Defisit Rp205,67 Miliar Ditutup SiLPA
Pemkot Bandung Siapkan Kesempatan Kerja bagi Eks Karyawan Kebun Binatang Bandung
Warga Pertanyakan Transparansi Izin Pembangunan SMAK 2 BPK Penabur, Rapat Mendadak Berubah Jadwal
PERNYATAAN RESMI KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PAGUYUBAN CEPOT MOTAH INDONESIA
SWI Jabar Dorong Transparansi dan Kepastian Mekanisme Kemitraan Media dalam Audiensi Bersama Diskominfo Jabar
Kondisi SDN Cijambu Perlu Dicek Teknis, Keselamatan Siswa Jadi Perhatian
DPRD KBB Desak Transparansi Bankeu Desa dan Belanja Modal dalam APBD Perubahan 2026
Malam Kreasi Seni HUT RI ke-81 di RW 06 Gumuruh Berlangsung Meriah

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Deklarasi FWMO Kabupaten Bandung Barat, Satukan Insan Pers dan Dorong Kemajuan Media Online

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:35 WIB

DPRD dan Bupati KBB Sepakati APBD Perubahan 2026, Defisit Rp205,67 Miliar Ditutup SiLPA

Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:16 WIB

KKP Perkuat Penataan Ruang Laut untuk Dukung Iklim Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 03:44 WIB

Siapa Pemilik Ratusan Ekskavator Ilegal di Nagan Raya, Aparat Ditantang Usut Pemodal Bukan Hanya Pekerja

Senin, 28 September 2026 - 22:33 WIB

PERNYATAAN RESMI KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PAGUYUBAN CEPOT MOTAH INDONESIA

Senin, 28 September 2026 - 10:46 WIB

Rangkaian SKD Poltekpin T.A. 2026 di Kanwil Kemenkum Jabar Resmi Berakhir, Skor Tertinggi Tembus 444

Minggu, 27 September 2026 - 22:39 WIB

DPD SWI Aceh Barat Raih Penghargaan Dalam Festival Literasi  

Sabtu, 26 September 2026 - 08:36 WIB

Kunjungi Lapas Perempuan Bandung, Komisi XIII DPR Soroti Layanan Kesehatan Reproduksi Warga Binaan

Berita Terbaru