Resmi Dibentuk melalui Rapat Paripurna, DPRD KBB Siapkan Pansus XI dan XII untuk Bahas Perda Kebudayaan dan Penataan PKL

Redaksi Jabar

- Redaksi

Senin, 14 September 2026 - 18:12 WIB

5037 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

NGAMPRAH, 14 September 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) resmi menetapkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) XI dan Pansus XII melalui Rapat Paripurna yang digelar hari ini di Gedung DPRD KBB. Langkah strategis ini ditandai dengan diterbitkannya Surat Keputusan (SK) pembentukan kedua pansus yang bertugas menyusun regulasi krusial bagi kemajuan daerah.

Ketua DPRD KBB menyampaikan rasa syukur atas ditetapkannya keanggotaan kedua pansus tersebut. Ia menegaskan bahwa pembentukan Pansus XI dan XII didasari oleh kebutuhan mendesak untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus menata ketertiban wilayah di Bandung Barat.

Pansus XI: Mengangkat Kebudayaan Lokal Menjadi Ikon Daerah

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

Pansus XI dibentuk secara khusus untuk menyusun Peraturan Daerah (Perda) mengenai kebudayaan. Langkah ini diambil mengingat Kabupaten Bandung Barat dianugerahi kekayaan adat, seni, dan nilai budaya yang luar biasa.

“Bandung Barat ini adalah salah satu kabupaten yang memiliki kebudayaan yang luar biasa. Alhamdulillah dengan dibentuknya Pansus ini, paling tidak nanti akan dibuatkan perdanya. Bagaimana mengangkat kebudayaan lokal daerah Bandung Barat yang insya Allah menjadi ikon Bandung Barat,” ujar Ketua DPRD KBB.

Melalui Perda Kebudayaan ini, DPRD KBB berkomitmen memberikan perlindungan hukum, pembinaan, sekaligus ruang bagi kebudayaan lokal agar mampu bersaing dan menjadi daya tarik utama pariwisata daerah.

Pansus XII: Menata Pedagang Kaki Lima (PKL) Agar Tertib dan Aman

Sementara itu, Pansus XII akan berfokus pada penyusunan regulasi terkait penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL sebagai penggerak ekonomi kerakyatan dinilai perlu mendapat perhatian khusus agar aktivitasnya tidak memicu kesemrawutan kota maupun mengancam keselamatan lalu lintas.

“Yang kedua, penataan tentang pedagang kaki lima. Jangan sampai justru semerawut. Nah dengan adanya dibentuknya Pansus ini, harapannya pedagang kaki lima itu bisa berdagang dengan nyaman dan juga terasa enak. Tidak membahayakan. Itu yang paling penting dari dua Pansus yang dibentuk pada hari ini insya Allah,” tambah Ketua DPRD KBB.

DPRD KBB berharap regulasi baru ini nantinya dapat menciptakan solusi saling menguntungkan (win-win solution), di mana para pedagang dapat mencari nafkah dengan tenang, sementara estetika, kenyamanan, dan keselamatan publik di ruang terbuka tetap terjaga dengan baik.

Dengan diterbitkannya SK pembentukan ini, Pansus XI dan XII akan segera melakukan serangkaian pembahasan, peninjauan lapangan, serta menjaring aspirasi masyarakat dan pihak terkait demi menghasilkan Perda yang aplikatif dan berpihak pada kepentingan warga Kabupaten Bandung Barat.

Red imam

Berita Terkait

Lambannya Respons Dinkes Kota Bandung Berujung Aduan ke Ombudsman, Keluarga Korban Tuntut Pengawasan Dibuka
“RS IMMANUEL BANTAH TOLAK PASIEN, TAPI PENANGANAN DI IGD TETAP DIPERTANYAKAN.”
PROYEK GEDUNG UPI Rp52,48 MILIAR DISOROT, PEKERJAAN BARU 75,34 PERSEN ANGGARAN TELAH CAIR 100 PERSEN
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
DPRD dan Aparat Penegak Hukum Dorong Generasi Muda KBB Raih Mimpi Tanpa Narkoba
KETUA SWI JABAR EDI SUPRAPTO: JANGAN PERNAH LUPAKAN SEJARAH, SEMANGAT PAHLAWAN HARUS HIDUP DALAM KARYA DAN PENGABDIAN
Periode Kedua Kepemimpinan Kang Raun: HUT Ke-67 Pemuda Pancasila PAC Cikalongwetan Sukses Gelar Perayaan Akbar Jilid 5

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 16:03 WIB

Lambannya Respons Dinkes Kota Bandung Berujung Aduan ke Ombudsman, Keluarga Korban Tuntut Pengawasan Dibuka

Rabu, 18 November 2026 - 09:46 WIB

“RS IMMANUEL BANTAH TOLAK PASIEN, TAPI PENANGANAN DI IGD TETAP DIPERTANYAKAN.”

Minggu, 15 November 2026 - 16:55 WIB

Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031

Minggu, 15 November 2026 - 16:08 WIB

APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah

Sabtu, 14 November 2026 - 17:55 WIB

DPRD dan Aparat Penegak Hukum Dorong Generasi Muda KBB Raih Mimpi Tanpa Narkoba

Selasa, 10 November 2026 - 04:50 WIB

KETUA SWI JABAR EDI SUPRAPTO: JANGAN PERNAH LUPAKAN SEJARAH, SEMANGAT PAHLAWAN HARUS HIDUP DALAM KARYA DAN PENGABDIAN

Senin, 2 November 2026 - 03:18 WIB

Periode Kedua Kepemimpinan Kang Raun: HUT Ke-67 Pemuda Pancasila PAC Cikalongwetan Sukses Gelar Perayaan Akbar Jilid 5

Minggu, 1 November 2026 - 05:46 WIB

DPP XTC Indonesia Perkuat Pembinaan dan Tertib Data Base 2000 Anggota DPC Indramayu

Berita Terbaru