JAKARTA — Koalisi Besar Perjuangan Buruh Indonesia (KB PBI) menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas pengesahan serta diundangkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan
Pernyataan tersebut mengemuka dalam audiensi perwakilan buruh yang diterima langsung oleh jajaran pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia di Gedung DPR RI Rabu 18 November 2026
Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Ketua I DPR RI Sufmi Dasco Ahmad (Partai Gerindra), Wakil Ketua II Saan Mustopa (Partai NasDem), Wakil Ketua III Cucun Ahmad Syamsurijal (PKB), dan Wakil Ketua IV Sari Yuliati (Partai Golkar).

Dalam audiensi tersebut, Ketua DPC SBSI’92 Kota Bandung sekaligus Wakil Sekjen DPP KBMI, H. Hermawan, SH, mengungkapkan sejumlah poin penting yang dititipkan kepada pihak legislatif untuk diteruskan kepada eksekutif.
”Pertama, kita mengapresiasi pimpinan DPR RI yang sudah mengesahkan dan mengundangkan UU No. 27/2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan,” ujar Hermawan dalam rekaman tersebut.
Selain apresiasi, KB PBI menyampaikan dua tuntutan utama:
1. Pelibatan Stakeholder dalam Aturan Turunan: Pihaknya meminta agar DPR RI menyampaikan pesan kepada eksekutif agar secara aktif melibatkan seluruh stakeholder ketenagakerjaan dalam perumusan Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker), serta regulasi teknis lainnya.
2. Pengawasan Ketat dan Komite Pengawas: KB PBI menekankan pentingnya pengawalan pelaksanaan undang-undang baik di tingkat nasional maupun daerah, serta mendesak agar stakeholder turut dilibatkan ke dalam komite pengawasan ketenagakerjaan.
”Sebagus apapun undang-undang, kalau pengawasannya tidak benar, ya akan menjadi persoalan juga,” tegasnya.
Ke depan, KB PBI juga berencana memperkuat koordinasi dan memantau implementasi kebijakan ini melalui jejaring koalisi besar di tingkat provinsi, kota, dan kabupaten, agar aspirasi buruh dapat tersampaikan dengan baik kepada jajaran pemerintah daerah setempat.



















