BANDUNG, SWI Jabar.com – Persoalan dugaan buruknya pelayanan kegawatdaruratan di RS Immanuel Bandung kini memasuki babak baru. Bukan hanya pelayanan rumah sakit yang menjadi sorotan, tetapi juga respons Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bandung yang dipertanyakan keluarga korban.
Merasa pengaduan sebelumnya tidak memperoleh tindak lanjut yang dinilai memadai, keluarga almarhum Andi Simbolon akhirnya membawa persoalan tersebut ke Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Barat, Kamis (19/11/2026).
Pengaduan resmi itu ditujukan kepada Dinkes Kota Bandung melalui surat bernomor 027/PR-OMB/XI/2026. Langkah ini menjadi bentuk desakan agar persoalan tersebut tidak berhenti pada klarifikasi sepihak, melainkan diperiksa secara objektif melalui mekanisme pengawasan pelayanan publik.
Sebelumnya, keluarga telah menyampaikan surat kepada Dinkes Kota Bandung pada 5 November 2026. Namun, keluarga menilai belum memperoleh respons dan kepastian tindak lanjut sebagaimana yang diharapkan.
Pengawasan Dinkes Ikut Dipertanyakan
Kasus ini tidak lagi semata-mata berkaitan dengan dugaan penolakan atau ketidaksesuaian penanganan pasien di Instalasi Gawat Darurat (IGD) RS Immanuel Bandung.
Lebih jauh, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana fungsi pembinaan dan pengawasan Dinkes Kota Bandung dijalankan ketika masyarakat menyampaikan pengaduan terkait pelayanan kesehatan.
Sebagai instansi yang memiliki kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan sektor kesehatan, Dinkes dituntut tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memastikan setiap pengaduan masyarakat ditangani secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keluarga juga meminta agar dugaan penyimpangan pelayanan medis yang sebelumnya menyeret nama oknum dokter Mentari Ginting diperiksa melalui mekanisme yang berwenang. Seluruh pihak terkait harus diberikan ruang untuk menyampaikan keterangan dan bukti.
Ombudsman Diharapkan Tidak Berhenti pada Pemeriksaan Administratif
Pelaporan kepada Ombudsman Jabar diharapkan menjadi pintu masuk untuk menguji apakah terdapat dugaan maladministrasi dalam penanganan pengaduan masyarakat, termasuk respons instansi pemerintah terhadap laporan keluarga korban.
Keluarga meminta Ombudsman menelusuri kronologi pengaduan, meminta penjelasan dari pihak-pihak terkait, serta menilai apakah prosedur pelayanan dan pengawasan telah dilaksanakan sesuai ketentuan.
Apabila ditemukan pelanggaran, keluarga berharap lembaga terkait mengambil langkah korektif dan memberikan rekomendasi sesuai kewenangannya.
Persoalan ini menyangkut hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, terutama dalam situasi kegawatdaruratan yang membutuhkan penanganan cepat dan tepat.
Jangan Biarkan Pengaduan Masyarakat Berakhir di Atas Meja
Meninggalnya Andi Simbolon menjadi persoalan serius yang membutuhkan penelusuran secara menyeluruh. Namun, penetapan tanggung jawab masing-masing pihak tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Di sisi lain, pemerintah daerah tidak boleh menganggap pengaduan masyarakat sebagai urusan surat-menyurat semata. Ketika ada laporan mengenai pelayanan publik, respons yang jelas dan tindak lanjut yang terukur merupakan bagian penting dari tanggung jawab institusi.
Kini, perhatian publik tertuju kepada Ombudsman RI Perwakilan Jawa Barat. Mampukah lembaga pengawas tersebut mengurai persoalan ini secara objektif dan memastikan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya?
Sebab, pelayanan kesehatan bukan sekadar urusan administratif. Di dalamnya terdapat hak, keselamatan, bahkan nyawa manusia yang tidak boleh diperlakukan sebagai persoalan biasa.
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan informasi mengenai pengaduan keluarga korban. Dugaan pelanggaran pelayanan medis maupun maladministrasi masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian oleh lembaga berwenang. Hak jawab dan klarifikasi pihak RS Immanuel Bandung, Dinkes Kota Bandung, serta pihak terkait tetap terbuka.



















