BANDUNG – Pimpinan Wilayah Persatuan Guru Nahdlatul Ulama (PW Pergunu) Provinsi Jawa Barat menggelar Rapat Koordinasi Wilayah (Rakorwil) sekaligus Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Serela Hotel Riau, Jalan Riau, Kota Bandung, pada 20–21 November 2026. Mengusung tema “Transformasi Pergunu: Penguatan Organisasi, Kemandirian Ekonomi, dan Akselerasi Digital untuk Mewujudkan Guru NU yang Profesional, Berdaya, dan Berkemajuan”, forum ini merumuskan dua program prioritas utama organisasi untuk tahun 2027.
Ketua PW Pergunu Jawa Barat, Dr. H. Saepuloh, M.Pd., menjelaskan bahwa fokus pertama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui program beasiswa pendidikan, sementara fokus kedua adalah penguatan kemandirian ekonomi guru melalui program teacherpreneur.

”Tahun ini alhamdulillah kita sudah memfasilitasi hampir sekitar 385 kader-kader Pergunu untuk mendapatkan beasiswa, baik yang penuh 100 persen maupun 50 persen, di Universitas KH Abdul Chalim, Universitas Insan Cendekia Mandiri, dan STKIP Al-Amin,” ujar Saepuloh di sela-sela kegiatan Rakorwil, Jumat (20/11/2026).
Saepuloh menambahkan, pihaknya juga baru saja menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan Institut Agama Islam Pembaharuan untuk memperluas kuota beasiswa pada 2027. Langkah ini diambil agar guru-guru NU mampu menguasai lima kompetensi utama di era sekarang, yakni kompetensi spiritual, keilmuan, finansial, jejaring (networking), dan empati sosial.
Kemandirian Tanpa APBD dan Kritik untuk Gubernur Jabar
Terkait sinergi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Saepuloh secara terbuka menyatakan sikap pesimistis terhadap keberpihakan anggaran pendidikan di bawah kepemimpinan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Pergunu Jabar siap bergerak mandiri tanpa bergantung pada sokongan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
”Kami yakin bisa mandiri tanpa ada sokongan dari APBD Provinsi Jawa Barat untuk memfasilitasi guru-guru kader NU, terutama mereka yang kurang mampu, agar mendapatkan program beasiswa,” tegasnya.
Lebih lanjut, Saepuloh menyoroti masih banyaknya guru di Jawa Barat yang hidup di bawah garis kesejahteraan, termasuk guru yang menerima gaji di bawah Rp500 ribu maupun guru PPPK paruh waktu dengan penghasilan sekitar Rp2 juta per bulan. Menurut simulasi kebutuhan dasar rumah tangga dengan satu istri dan tiga anak, seorang guru membutuhkan setidaknya Rp250 ribu per hari atau Rp7,5 juta per bulan untuk memenuhi kebutuhan hidup layak.
Ia pun memberikan catatan kritis kepada Gubernur Dedi Mulyadi agar memprioritaskan pembenahan pendidikan dan kesejahteraan guru ketimbang sekadar pembangunan infrastruktur fisik.
”Kalau Gubernur Dedi Mulyadi ingin membangun Jabar Istimewa, maka tingkatkan kesejahteraan guru dan perbaiki kualitas guru. Memang program ini tidak populer karena hasilnya tidak langsung terlihat besok seperti membangun jalan, melainkan baru terasa 10 tahun ke depan. Namun, jika SDM-nya buruk, infrastruktur yang dibangun pun tidak akan bertahan lama,” pungkas Saepuloh.



















