BANDUNG — Belakangan ini, ruang publik dihebohkan dengan perbincangan hangat mengenai mundurnya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Isu tersebut disebut-sebut bermula dari gugatan di Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait pembatalan Surat Keterangan Mendikdasmen.
Menanggapi polemik ini, praktisi hukum Debi Agusfriansa memberikan pandangan serta penjelasan mendalam dari sudut pandang hukum dan regulasi administrasi pemilu.
Penjelasan Jalur Pendidikan Luar Negeri dan Klarifikasi MDIS
Menurut Debi, sistem pendidikan di Singapura tempat Gibran menempuh studi sebelum jenjang S1 memiliki dua jalur utama. Pertama adalah jalur berjenjang seperti di Indonesia (SD, SMP, dan SMA), dan yang kedua adalah jalur pathway—yakni jalur pendidikan singkat yang tetap diakui secara resmi oleh negara Singapura.
Debi mengungkapkan bahwa pada 1 Oktober 2025 lalu, pihak Management Development Institute of Singapore (MDIS) melalui situs web resminya telah mengeluarkan pernyataan resmi.
Dalam rilis tersebut, dikonfirmasi bahwa Gibran benar merupakan mahasiswa yang menempuh jalur pathway (diploma) sebelum melanjutkan ke jenjang S1 Bachelor of Science in Marketing di University of Bradford.
”Oleh karena itu, jika masyarakat atau pihak tertentu mempermasalahkan tidak adanya ijazah SMA di MK maupun MA, jelas hal tersebut tidak akan ditemukan. Pasalnya, Gibran menempuh jalur pathway, bukan SMA konvensional,” ujar Debi dalam keterangannya.
Tinjauan Regulasi KPU Terkait Syarat Pendidikan
Terkait pertanyaan publik mengenai syarat sah menjadi calon presiden dan wakil presiden yang mewajibkan minimal berijazah SMA atau sederajat, Debi menjelaskan bahwa terdapat aturan khusus bagi warga negara yang menempuh pendidikan di luar negeri.
Berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) Nomor 19 Tahun 2023 Pasal 18 angka 3, tertulis dengan jelas adanya pengecualian bagi bakal calon presiden maupun wakil presiden yang tidak memiliki bukti kelulusan Sekolah Menengah Atas dari sekolah asing di luar negeri. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa kelulusan dapat dibuktikan lain melalui bukti kelulusan perguruan tinggi.
”Artinya, secara administratif dan regulasi yang berlaku, syarat pencalonan tersebut telah terpenuhi,” imbuhnya.
Apresiasi Sikap Kenegarawanan dan Ajakan Menjaga Persatuan
Meski secara hukum administratif dinilai memenuhi syarat, perjuangan Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden akhirnya harus terhenti menyusul keputusannya untuk mengundurkan diri. Debi menilai keputusan tersebut bukanlah hal yang mudah di tengah dinamika politik yang pelik.
Ia pun mengajak masyarakat untuk menghargai keputusan tersebut, seraya menyebut Gibran telah menunjukkan sikap kesatria serta jiwa kenegarawanan yang legowo dalam menghadapi berbagai konflik yang diarahkan kepadanya.
Menutup pernyataannya, Debi mengimbau seluruh elemen masyarakat agar tidak mudah terpecah belah maupun terhasut oleh informasi yang berkembang.
Ia mengajak publik untuk kembali fokus mendukung jalannya pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Republik Indonesia, Jenderal Prabowo Subianto.
”Mari mulai hari ini kita tetap bersatu. Saya yakin, di bawah naungan kepemimpinan Presiden Jenderal Prabowo Subianto, Indonesia akan melangkah ke arah yang lebih baik, serta mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera,” pungkas Debi Agusfriansa.



















