DPRD KBB Desak Transparansi Bankeu Desa dan Belanja Modal dalam APBD Perubahan 2026

Redaksi Jabar

- Redaksi

Rabu, 23 September 2026 - 04:10 WIB

5030 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

SWI JABAR .COM //  BANDUNG BARAT – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Nota Pengantar Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Senin (21/9/2026).

 

Dalam rapat tersebut, delapan fraksi DPRD KBB yang terdiri dari Fraksi PKS, Gerindra, Golkar, PKB, PDI Perjuangan, PAN, Demokrat, dan NasDem secara kolektif menyetujui Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan teknis bersama Komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Meski memberikan persetujuan untuk melanjutkan pembahasan, DPRD KBB menyampaikan sembilan catatan strategis yang dinilai penting dan wajib menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebelum penetapan APBD Perubahan 2026.

 

Ketua sidang menyampaikan bahwa pandangan umum fraksi-fraksi tersebut sejalan dengan tema pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2026, yakni “Peningkatan Akses Infrastruktur Pelayanan Dasar dan Pelayanan Publik untuk Meningkatkan Ekonomi Daerah.”

 

Salah satu sorotan utama DPRD adalah terkait perubahan struktur anggaran daerah. Dalam dokumen Raperda Perubahan APBD 2026, Pendapatan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp25,39 miliar sehingga menjadi Rp3,162 triliun. Namun di sisi lain, Belanja Daerah meningkat lebih besar, yakni Rp169,07 miliar menjadi Rp3,368 triliun.

Kondisi tersebut menyebabkan defisit anggaran sebesar Rp205,68 miliar yang direncanakan akan ditutupi melalui pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025. DPRD meminta pemerintah daerah menjaga keberlanjutan fiskal dan memastikan sinkronisasi data serta angka-angka teknis dalam dokumen anggaran.

 

Selain itu, DPRD juga menyoroti kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp13,49 miliar yang bersumber dari pelayanan kesehatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Menurut fraksi-fraksi, peningkatan pendapatan tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan kesehatan yang lebih baik, terjangkau, dan merata bagi masyarakat.

 

Dalam sektor belanja daerah, DPRD meminta penjelasan rinci mengenai penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp306,74 miliar, kenaikan Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp253,12 miliar, serta peningkatan Belanja Hibah sebesar Rp78,66 miliar. DPRD juga mengingatkan agar rencana efisiensi belanja operasional sebesar 10 hingga 15 persen tidak berdampak terhadap hak-hak pegawai maupun pelayanan dasar kepada masyarakat.

 

Perhatian khusus juga diberikan terhadap sektor pendidikan. DPRD mempertanyakan penurunan anggaran pada Dinas Pendidikan sebesar Rp23,80 miliar dan meminta pemerintah daerah menyiapkan langkah mitigasi agar kualitas layanan pendidikan tetap terjaga.

 

Pada sektor pembangunan, DPRD menyoroti kenaikan Belanja Modal sebesar Rp87,70 miliar sehingga totalnya menjadi Rp270,38 miliar. Sementara itu, Bantuan Keuangan Desa yang dialokasikan sebesar Rp52,25 miliar diminta disertai matriks transparansi penerima manfaat, kejelasan peruntukan, serta kesiapan teknis guna menghindari ketimpangan antarwilayah maupun potensi pembiayaan ganda (double funding).

 

Fraksi-fraksi DPRD juga menekankan pentingnya peningkatan pelayanan pengelolaan sampah, sanitasi, dan drainase. Di sisi lain, alokasi Belanja Tidak Terduga (BTT) sebesar Rp29,98 miliar diminta disesuaikan dengan tingkat kerawanan bencana yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat.

 

Terkait SiLPA Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp205,68 miliar, DPRD meminta pemerintah daerah memberikan rincian yang jelas mengenai sumber dan status dana tersebut, baik yang bersifat terikat maupun dana bebas, sehingga tidak menimbulkan penumpukan anggaran yang berulang pada tahun-tahun berikutnya.

 

DPRD juga mengingatkan bahwa sisa waktu pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga akhir Desember semakin terbatas. Oleh karena itu, seluruh perangkat daerah diminta mempercepat pelaksanaan program dan kegiatan secara akuntabel, tetap menjaga kualitas hasil pekerjaan, serta menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

 

Fraksi-fraksi DPRD KBB menegaskan bahwa sikap akhir masing-masing fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 akan ditentukan setelah mendengarkan jawaban dan penjelasan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat serta hasil pembahasan lebih lanjut pada tingkat komisi dan Badan Anggaran .(  RED EDDY S )

Berita Terkait

PROYEK GEDUNG UPI Rp52,48 MILIAR DISOROT, PEKERJAAN BARU 75,34 PERSEN ANGGARAN TELAH CAIR 100 PERSEN
Ketua DPD Asep Sufandi, S.H. dan Sekjen DPD RD. Yadi Suryadi Resmi Dikukuhkan Pimpin Baja Indonesia Raya Jawa Barat Periode 2026–2031
APAK Meminta Salinan Resmi LHP BPK LKPD TA 2025 Pemkot Bandung Terkait Opini WDP, 20 Temuan, Serta Potensi Nilai Kerugian / Beban Keuangan Daerah
DPRD dan Aparat Penegak Hukum Dorong Generasi Muda KBB Raih Mimpi Tanpa Narkoba
KETUA SWI JABAR EDI SUPRAPTO: JANGAN PERNAH LUPAKAN SEJARAH, SEMANGAT PAHLAWAN HARUS HIDUP DALAM KARYA DAN PENGABDIAN
Periode Kedua Kepemimpinan Kang Raun: HUT Ke-67 Pemuda Pancasila PAC Cikalongwetan Sukses Gelar Perayaan Akbar Jilid 5
DPP XTC Indonesia Perkuat Pembinaan dan Tertib Data Base 2000 Anggota DPC Indramayu
GERAKAN ADVOKASI KEADILAN: TUNTUT KEJELASAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PROSES LELANG!

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 20:42 WIB

Ketua Umum LBI Boyke Luthfiana Syahrir Tekankan Pentingnya Organisasi yang Berdampak Positif di Usia ke-11 Tahun

Minggu, 15 November 2026 - 17:58 WIB

Ketua PW PERGUNU Jabar Tekankan Pentingnya Integritas dan Kualitas Diri bagi Kader Penggerak di Majalengka

Sabtu, 14 November 2026 - 21:48 WIB

Pranjani Radja Kembali Pimpin GAMKI Cimahi 2026 – 2028 : Momentum Lahirnya Pemimpin Pemersatu & Pancasilais di Tengah Gereja, Masyarakat, Nusa dan Bangsa

Sabtu, 14 November 2026 - 17:55 WIB

DPRD dan Aparat Penegak Hukum Dorong Generasi Muda KBB Raih Mimpi Tanpa Narkoba

Sabtu, 14 November 2026 - 14:37 WIB

​HUT ke-64 BKOW Jabar: Puncak Perayaan di Lapangan Saparua Hadirkan Ribuan Peserta dan Komitmen Peningkatan Pendidikan Perempuan

Sabtu, 14 November 2026 - 11:28 WIB

Minta Oknum TNI Dipecat dari Kesatuan, Tokoh Ciamis Mama Golangsing Suarakan Keadilan untuk Santri Pangandaran

Jumat, 13 November 2026 - 07:39 WIB

Tanggapi Polemik Pendidikan Gibran Rakabuming Raka, Debi Agusfriansa Beberkan Tinjauan Hukum PKPU

Selasa, 10 November 2026 - 14:19 WIB

Peringati Hari Pahlawan 2026, drg. Anang Prasetiyono: Majukan Bangsa Lewat Semangat Juang Veteran

Berita Terbaru