SWI JABAR . COM // BANDUNG – Penanganan dugaan tindak pidana korupsi pembangunan gedung Convention and Exhibition Center (CEC), atau paket pekerjaan Civil Work for Convention and Exhibition Center (CWP-03) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung, memasuki babak serius.
Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kejati Jabar) telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam perkara proyek pembangunan gedung Tahun Anggaran 2024 tersebut. Berdasarkan hasil audit, dugaan penyimpangan proyek ini mengakibatkan kerugian keuangan negara mencapai Rp25.982.542.357,20 atau sekitar Rp25,98 miliar.
Dua tersangka tersebut masing-masing berinisial B.K., yang menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus dosen UPI, serta D.W.R., selaku Direktur PT Arkindo Cabang Jakarta yang bertindak sebagai kontraktor pelaksana.
Penahanan terhadap B.K. dilakukan penyidik Kejati Jabar pada Jumat (13/11/2026), setelah menjalani pemeriksaan intensif selama kurang lebih enam jam. Tersangka kemudian dititipkan di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Bandung untuk masa penahanan selama 20 hari, terhitung sejak 13 November hingga 2 Desember 2026.
Sementara itu, D.W.R. telah diperiksa penyidik pada 10–11 November 2026 di Kejaksaan Negeri Mimika, Papua Tengah. Yang bersangkutan saat ini diketahui sedang menjalani hukuman dalam perkara lain di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Timika.
Nilai Kontrak Membengkak Menjadi Rp52,48 Miliar
Berdasarkan keterangan Kejati Jabar, proyek pembangunan gedung CWP-03 UPI tersebut bersumber dari pinjaman luar negeri Asian Development Bank (ADB) yang dialokasikan melalui APBN dalam DIPA kementerian terkait.
Pada awal pelaksanaan, nilai kontrak proyek tercatat sebesar Rp47,16 miliar dengan jangka waktu pengerjaan 210 hari kalender.
Namun, dalam perjalanannya dilakukan perubahan kontrak atau addendum yang meningkatkan nilai pekerjaan menjadi sekitar Rp52,48 miliar. Masa pelaksanaan juga diperpanjang menjadi 231 hari kalender, hingga 20 Januari 2025.
Persoalan muncul ketika pelaksanaan pekerjaan diduga tidak berjalan sesuai ketentuan kontrak.
Progres Fisik 75,34 Persen, Pembayaran Sudah 100 Persen
Salah satu fakta penting yang menjadi perhatian penyidik adalah ketidaksesuaian antara realisasi pekerjaan fisik dengan pembayaran kepada kontraktor.
Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa bobot pekerjaan yang telah terpasang di lapangan baru mencapai 75,34 persen. Artinya, masih terdapat kekurangan pekerjaan sebesar 24,66 persen.
Meski demikian, penyidik menduga pembayaran kepada pihak kontraktor telah direalisasikan sebesar 100 persen dari nilai kontrak.
Kondisi tersebut menjadi salah satu bagian penting dalam penyidikan, mengingat pembayaran penuh semestinya didasarkan pada pemenuhan ketentuan pekerjaan dan dokumen pertanggungjawaban yang sah.
Dugaan Dokumen Jaminan Tidak Sah
Selain persoalan progres pekerjaan dan pencairan anggaran, penyidik juga menemukan dugaan penggunaan sejumlah dokumen jaminan yang tidak sah atau palsu dengan mencatut nama Bank BRI dan Bank Mandiri.
Dokumen tersebut meliputi jaminan pelaksanaan, jaminan uang muka, jaminan pelaksanaan atas kontrak perubahan, jaminan pembayaran 100 persen, jaminan retensi, hingga revisi jaminan pembayaran.
Dalam perkara ini, B.K. selaku PPK diduga tidak melakukan verifikasi maupun klarifikasi langsung kepada pihak bank untuk memastikan keabsahan dokumen jaminan yang diajukan kontraktor.
Dugaan tersebut menjadi bagian penting yang didalami penyidik, karena dokumen jaminan memiliki fungsi sebagai instrumen perlindungan keuangan negara dalam pelaksanaan kontrak pengadaan barang dan jasa.
Kerugian Negara Capai Rp25,98 Miliar
Besaran kerugian negara dalam perkara ini merujuk pada Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 001/PKKN/Insp.Inves/V/2026 tertanggal 26 Mei 2026.
Dalam laporan tersebut, kerugian keuangan negara akibat dugaan penyimpangan proyek CWP-03 UPI mencapai Rp25.982.542.357,20.
Atas perkara tersebut, kedua tersangka disangkakan dengan ketentuan pidana primair Pasal 603 juncto Pasal 3 ayat (1) juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
Selain itu, penyidik juga menerapkan sangkaan subsidiair Pasal 604 KUHP beserta ketentuan terkait.
Penyidikan Masih Berlanjut, Publik Menunggu Transparansi
Perkara dugaan korupsi pembangunan gedung UPI ini menjadi perhatian serius, terutama karena proyek tersebut menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman luar negeri dan APBN.
Publik tentu berharap penanganan perkara tidak berhenti pada penetapan dua tersangka. Penelusuran terhadap seluruh proses pengadaan, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan dokumen jaminan, hingga mekanisme pencairan pembayaran perlu dilakukan secara menyeluruh.
Kejati Jabar menyatakan penyidikan masih terus dikembangkan, termasuk mendalami kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Langkah penegakan hukum yang transparan dan profesional diharapkan mampu mengungkap secara terang siapa saja pihak yang bertanggung jawab atas dugaan penyimpangan tersebut.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar pembangunan gedung yang tidak mencapai target pekerjaan, melainkan menyangkut pertanggungjawaban penggunaan uang negara serta integritas pengelolaan proyek di lingkungan perguruan tinggi.
Catatan Redaksi: Seluruh pihak yang disebutkan dalam perkara ini tetap harus dihormati hak hukumnya. Penetapan tersangka merupakan bagian dari proses penyidikan dan asas praduga tidak bersalah tetap berlaku hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
( SWI JABAR TEAM) *Eddy CS*



















