SKB di Bandung Barat Diduga Manipulasi Data, Ratusan Murid Hanya Ada di Atas Kertas — Anggaran Hampir Rp2 Miliar Disorot
BANDUNG BARAT — Dugaan praktik manipulasi data peserta didik dalam sistem Data Pokok Pendidikan (Dapodik) kembali mencuat di Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Kali ini menyasar sebuah lembaga Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang diduga melakukan peningkatan jumlah siswa secara tidak wajar, berpotensi merugikan keuangan negara hingga miliaran rupiah.
Sanggar Kegiatan Belajar sejatinya memiliki peran strategis dalam menyelenggarakan pendidikan kesetaraan meliputi Paket A, Paket B, dan Paket C, serta pelatihan keterampilan bagi warga masyarakat yang belum menikmati pendidikan formal. Keakuratan data dalam sistem Dapodik menjadi sangat krusial, sebab data tersebut merupakan dasar utama penyaluran Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).
Aktivitas Sepi, Data Justru Membengkak
Berdasarkan penelusuran awak media di lapangan, indikasi kuat muncul bahwa proses belajar mengajar di lembaga yang beralamat di Jalan Cicalengka, RT 01/RW 06, Desa Mekarmukti, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Warga sekitar hingga aparat setempat menyebutkan lokasi lembaga tersebut kerap terlihat sepi. Tidak terlihat adanya aktivitas pendidikan yang rutin berlangsung, bertentangan dengan jumlah peserta didik yang tercatat dalam sistem.
Sementara itu, data dalam Dapodik tertulis mencatat jumlah peserta didik mencapai 392 orang pada semester tahun ajaran 2025/2026. Angka ini dinilai tidak masuk akal mengingat karakteristik pendidikan nonformal yang umumnya dinamis dan fluktuatif, serta kondisi lokasi yang tampak tidak mampu menampung jumlah siswa sedemikian rupa.
Anggaran Hampir Rp2 Miliar Diduga Dikelola Asal-Asalan
Sumber yang tidak ingin disebutkan namanya mengungkapkan bahwa lembaga tersebut menerima anggaran bantuan hampir mencapai Rp2 miliar. Dana tersebut diduga dikerjasamakan dengan pihak ketiga, namun pelaksanaannya dilakukan secara asal-asalan tanpa pengawasan yang memadai.
“Pertanyaannya, ke mana anggaran itu mengalir? Dan mengapa Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat membiarkan hal ini terjadi? Apakah ada unsur kongkalikong di balik pemberian dan pengawasan anggaran ini?” ujar sumber tersebut.
Tanggapan Pihak Terkait Belum Ada
Hingga berita ini diturunkan, upaya awak media mengonfirmasi langsung kepada Kepala SKB terkait belum mendapat tanggapan. Pihak lembaga diketahui tidak merespons panggilan maupun pesan yang disampaikan awak media.
Awak media juga menyoroti peran Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung Barat yang dinilai perlu bertanggung jawab dan melakukan pemeriksaan menyeluruh. Sebab, jika terbukti ada kelalaian dalam pengawasan data maupun penyaluran dana, pihak dinas turut memiliki tanggung jawab.
Konsekuensi Hukum yang Dapat Diterapkan
Jika dugaan ini terbukti secara sah, pihak-pihak yang terlibat dapat dikenakan sanksi pidana maupun perdata, antara lain:
Pasal 2 Ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi: Menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dapat diancam pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda.
Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi: Perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang merugikan keuangan negara.
Pasal 263 KUHP tentang Pemalsuan Surat: Pembuatan surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan hak atau kewajiban, dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun.
UU No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik: Pelanggaran terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam pengelolaan dana publik.
Sanksi administratif bagi ASN/Pegawai Negeri Sipil terkait sesuai UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, termasuk pemecatan jika terbukti terlibat.
Saat ini, masyarakat berharap aparat penegak hukum maupun inspektorat daerah segera turun tangan untuk mengusut tuntas kasus ini dan memulihkan kerugian negara.



















