HUT RI ke-81 di Bandung Barat: Merdeka Bukan Sekadar Upacara, Jeje Ritchie Ismail Tantang Pemkab Buktikan Amanah Lewat Kerja Nyata

Redaksi Jabar

- Redaksi

Senin, 17 Agustus 2026 - 22:26 WIB

5038 views
facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

HUT RI ke-81 di Bandung Barat: Merdeka Bukan Sekadar Upacara, Jeje Ritchie Ismail Tantang Pemkab Buktikan Amanah Lewat Kerja Nyata

SWI JABAR . COM <>   NGAMPRAH, 17Agustus 2026 — Kemerdekaan tak boleh berhenti pada kibaran Sang Merah Putih dan khidmatnya upacara. Di balik gegap gempita HUT ke-81 Republik Indonesia, Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail justru menyodorkan pesan yang lebih tajam: masih terlalu banyak pekerjaan rumah yang harus dituntaskan demi rakyat.

 

Pesan itu disampaikan Jeje saat menjadi inspektur Upacara Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI tingkat Kabupaten Bandung Barat di Plasa Mekar Sari, Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Senin (17/8/2026).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO RESUME CONTENT

 

Momentum kemerdekaan tahun ini terasa semakin bermakna karena beriringan dengan perjalanan Kabupaten Bandung Barat yang memasuki usia ke-19 tahun.

 

Dua momentum tersebut, menurut Jeje, tidak boleh hanya dirayakan dengan seremoni. Keduanya harus menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan pemerintahan daerah memiliki satu tanggung jawab yang sama: menghadirkan perubahan nyata yang bisa dirasakan masyarakat.

«“Kita merayakan 81 tahun kemerdekaan bangsa, sekaligus merayakan perjalanan 19 tahun Kabupaten Bandung Barat. Semangat yang kita pegang tetap sama: Ngajaga Amanah, Ngawangun Raharja — menjaga kepercayaan yang diberikan dan membangun menuju kemakmuran bersama,” tegas Jeje.»

 

Bukan Saatnya Berpuas Diri

 

Di hadapan peserta upacara, Jeje secara terbuka mengakui masih banyak persoalan yang belum selesai.

 

Jalan rusak masih menjadi pekerjaan rumah. Hunian tidak layak masih ditemukan. Sejumlah ruang kelas membutuhkan pembenahan. Bahkan pelayanan publik masih dituntut agar semakin cepat, mudah dan merata.

 

«“Masih ada ruas jalan yang rusak dan harus diperbaiki. Masih ada rumah yang belum layak huni yang harus ditata. Masih ada ruang kelas yang butuh perhatian agar anak-anak kita belajar dengan nyaman. Dan masih ada warga yang berharap pelayanan yang lebih cepat, sederhana, dan berkualitas,” ujarnya.»

 

Pernyataan tersebut menjadi penegasan bahwa pemerintah daerah tidak boleh terjebak dalam rutinitas administratif. Ukuran keberhasilan pembangunan bukan seberapa banyak program yang diluncurkan, melainkan seberapa besar manfaatnya benar-benar sampai kepada masyarakat.

 

34 Jalan, 1 Jembatan, 367 Rumah dan 146 Ruang Kelas Jadi Target

 

Pemkab Bandung Barat telah menetapkan sejumlah sasaran pembangunan prioritas pada 2026.

 

Di sektor infrastruktur, 34 ruas jalan dan 1 jembatan ditargetkan mendapatkan penanganan. Sementara persoalan hunian tidak layak huni menyasar 367 unit rumah untuk dibenahi agar masyarakat dapat tinggal di tempat yang lebih sehat dan aman.

Tak kalah penting, sektor pendidikan juga mendapat perhatian. Sebanyak 146 ruang kelas pada 79 Sekolah Dasar menjadi sasaran perbaikan secara bertahap.

 

Angka-angka tersebut bukan sekadar target pembangunan. Di balik setiap ruas jalan terdapat mobilitas warga, di balik setiap rumah terdapat keluarga, dan di balik setiap ruang kelas terdapat masa depan anak-anak Bandung Barat.

 

Karena itu, tantangan berikutnya adalah memastikan setiap target tersebut benar-benar terealisasi secara tepat sasaran, transparan dan memberikan manfaat nyata.

 

SAPOÉ-SADESA: Pemerintah Jangan Hanya Duduk di Kantor

Jeje juga menegaskan pentingnya program SAPOÉ-SADESA sebagai upaya mendekatkan pemerintah dengan masyarakat.

 

Melalui program tersebut, jajaran pemerintah daerah turun langsung ke desa-desa setiap minggu. Bukan sekadar menghadiri kegiatan seremonial, tetapi mendengar keluhan, melihat persoalan dari dekat dan mencari solusi bersama masyarakat.

 

«“Setiap program yang kita jalankan harus terasa manfaatnya di tangan rakyat. Setiap kebijakan yang kita ambil harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang dirasakan hingga ke pelosok desa,” tegasnya.»

 

Pesan tersebut menjadi garis tegas bahwa pembangunan Bandung Barat harus keluar dari pola kerja yang hanya berorientasi pada laporan dan angka administratif.

Berita Terkait

Deklarasi FWMO Kabupaten Bandung Barat, Satukan Insan Pers dan Dorong Kemajuan Media Online
DPRD dan Bupati KBB Sepakati APBD Perubahan 2026, Defisit Rp205,67 Miliar Ditutup SiLPA
KKP Perkuat Penataan Ruang Laut untuk Dukung Iklim Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Siapa Pemilik Ratusan Ekskavator Ilegal di Nagan Raya, Aparat Ditantang Usut Pemodal Bukan Hanya Pekerja
Pemkot Bandung Siapkan Kesempatan Kerja bagi Eks Karyawan Kebun Binatang Bandung
Jangan Hanya Sita Dulang, Sita Ratusan Ekskavator Dan Periksa Rekening Gendut Di Balik Tambang Geumpang
Warga Pertanyakan Transparansi Izin Pembangunan SMAK 2 BPK Penabur, Rapat Mendadak Berubah Jadwal
PERNYATAAN RESMI KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PAGUYUBAN CEPOT MOTAH INDONESIA

Berita Terkait

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 19:59 WIB

Deklarasi FWMO Kabupaten Bandung Barat, Satukan Insan Pers dan Dorong Kemajuan Media Online

Jumat, 2 Oktober 2026 - 11:35 WIB

DPRD dan Bupati KBB Sepakati APBD Perubahan 2026, Defisit Rp205,67 Miliar Ditutup SiLPA

Jumat, 2 Oktober 2026 - 10:16 WIB

KKP Perkuat Penataan Ruang Laut untuk Dukung Iklim Investasi dan Pembangunan Berkelanjutan

Jumat, 2 Oktober 2026 - 03:44 WIB

Siapa Pemilik Ratusan Ekskavator Ilegal di Nagan Raya, Aparat Ditantang Usut Pemodal Bukan Hanya Pekerja

Senin, 28 September 2026 - 22:33 WIB

PERNYATAAN RESMI KETUA UMUM DEWAN PIMPINAN PUSAT PAGUYUBAN CEPOT MOTAH INDONESIA

Senin, 28 September 2026 - 10:46 WIB

Rangkaian SKD Poltekpin T.A. 2026 di Kanwil Kemenkum Jabar Resmi Berakhir, Skor Tertinggi Tembus 444

Minggu, 27 September 2026 - 22:39 WIB

DPD SWI Aceh Barat Raih Penghargaan Dalam Festival Literasi  

Sabtu, 26 September 2026 - 08:36 WIB

Kunjungi Lapas Perempuan Bandung, Komisi XIII DPR Soroti Layanan Kesehatan Reproduksi Warga Binaan

Berita Terbaru